SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Hingga kini Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro, Jawa Timur belum memberikan data kongkrit luas lahan pertanian yang beralih fungsi untuk sejumlah pembangunan akibat dampak adanya industrialisasi migas di wilayahnya. Sebab sebagian besar investor yang melakukan pembangunan tidak mengajukan ijin ke Disperta untuk alih fungsi lahan.
Padahal disisi lain, saat ini Bojonegoro menargetkan sebagai lumbung pangan negeri dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada untuk meningkatkan produksi.
“Kita ini dilema, disisi lain harus mempertahankan lahan pertanian, tetapi disisi lain harus mendukung pembangunan seperti pabrik, swalayan, hotel, dan lain sebagainya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi warga,” kata Kepala Disperta Bojonegoro, Akhmad Djupari kepada suarabanyuurip.com, Selasa (18/3/2014).
Dia menyampaikan, lahan yang masuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) saat ini tengah dipertahankan sebisa mungkin agar tidak digunakan oleh investor untuk ladang bisnis.
“Tapi kalau ada yang akan menggunakan harus menyiapkan lahan penggantinya. Itu wajib hukumnya,†tegas mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro itu.
Dia menyatakan, total lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 seluas 77 ribu hektar. Sementara total lahan non pertanian seluas 98 ribu hektar. Dari jumlah itu hingga hingga tahun ini belum ada laporan luas lahan pertanian yang sudah beralih fungsi.
“Sejak saya menjabat disini belum ada laporan terkait lahan produktif yang beralih fungsi,” tegasnya.
Djupari mengaku, pihaknya belum memiliki upaya lain dengan ancaman ketahanan pangan dan menyempitnya lahan pertanian. Yang dilakukan hanya mempertahankan lahan yang masuk LP2B.
Dari pantauan di lapangan, hadirnya industri migas di Bojonegoro banyak diikuti usaha-usaha ikutan lainnya. Seperti pembangunan perhotelan dan perumahan yang sebagian besar menggunakan lahan pertanian produktif. (rien)