SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku tidak tahu menahu berapa total dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) yang dialokasikan untuk pendidikan di wilayahnya.
Kepala Bidang (Kabid) TK-SD, Disdik Bojonegoro, Abdul Aziz, mengatakan, Disdik Bojonegoro tidak pernah memegang dana bagi hasil migas meskipun alokasinya untuk pendidikan. Karena kewenangan tersebut dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bojonegoro sebagai bidang infrastruktur.
“Yang saya tahu, tahun ini ada sepuluh lembaga pendidikan yang direhabilitasi oleh DPU.Tapi jumlahnya berapa kami kurang tahu,” kata pria yang pernah menjabat Kabid Pendidikan Non Formal dan Informasi (PNFI) itu.
Aziz menyatakan, selama ini tidak ada koordinasi secara rinci berapa alokasi dana untuk infrastruktur pendidikan. Karena sudah banyak sekali yang ditangani oleh instansinya. “Kami hanya mendapat laporan kalau DPU melakukan survei di beberapa sekolah,” ungkapnya.
Disinggung pernyataan dari Kepala DPU, Andy Tjandra, yang mengatakan alokasi dana bagi hasil (DBH) migas pendidikan sebesar Rp11.298.183.878 pada Tahun 2013 untuk pembangunan gedung baru demi menghindari tumpang tindih anggaran, pria berkacamata minus itu, menjamin tidak akan terjadi.
“Kalau ada anggaran yang tumpuk, ya harus dipending dulu salah satu,” tandasnya.
Dia menjelaskan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 memang diperuntukan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak sedang sebanyak 152 lembaga pendidikan sebesar Rp12.312.000.000. Dari total tersebut baru 125 lembaga pendidikan yang masuk Termin I, sementara 25 lembaga lainnya sudah Termin II.
“Pengerjaannya kami menggandeng pihak ketiga, bukan DPU,” tukasnya.
Aziz mengakui, adanya keterlambatan untuk rehabilitasi gedung sekolah karena waktu yang sangat mepet dan tidak bisa diselesaikan. Namun pekerjaan itu akan dikebut dan ditargetkan selesai akhir tahun 2014 ini.(rien)