SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro- Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur merasa belum ada transparansi dari Pemerintah Pusat, khususnya Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terkait pelaksanaan Program Kemasyarakatan Penunjang Operasi (PKPO) dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang beroperasi di Bojonegoro, salah satunya operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, Mobil Cepu Ltd (MCL).
Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Eryan Dwi Fatmawati, mengatakan, selama ini koordinasi PKPO dengan MCL sudah baik, hanya saja belum ada rincian secara detail program dan anggaran yang digunakan.
“Disini kami melihat ada celah untuk diakalin, karena tidak ada transparansi item-item apa saja di dalam PKPO karena di-cost recovery,” ungkap wanita berjilbab ini, Selasa (25/3/2014).
Dia menyampaikan, pemerintah pusat belum memberikan transparansi PKPO. Baik item dan nominalnya, karena bagaimanapun PKPO dari KKKS mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Sementara itu, Field Publick And Government Affair Manager MCL, Rexy Mawardijaya, menyampaikan, PKPO ini ditetapkan oleh SKK Migas dan tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan operasi Lapangan Banyuurip.
“Semua program yang masuk PKPO mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dikoordinasikan dan disetujui oleh SKK Migas,” ungkapnya.
Terpisah, Kabag Humas SKK Migas, Handoyo B Santoso, belum memberikan konfirmasinya mengenai hal tersebut. (rien)