SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pelaksanaan Program Kemasyarakatan Penunjang Operasi (PKPO) dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang beropresi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur harus tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Ring 1 kawasan Migas.
Kepala Urusan Hubungan Media Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), SKK Migas, Ryan B Wurjantoro, mengatakan, idealnya pengawasan PKPO yang diberikan oleh KKKS adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa jika hanya satu komponen saja yang melakukannya.
“PKPO tidak hanya sekedar pemberian, tetapi bagaimana caranya agar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (22/4/2014).
Dia menjelaskan, selama pemberian PKPO pada masyarakat, seharusnya ada monitoring dari unsur pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat.  Hal ini bertujuan agar program yang diberikan oleh KKKS benar-benar tepat sasaran.
“Seharusnya masyarakat dan Pemkab dilibatkan dalam monitoring kegiatan,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, setiap semester akan meminta laporan realisasi kepada masing-masing KKKS baik itu Mobil Cepu Ltd (MCL), Joint Operating Body Pertamina Petrochia East Java (JOB P-PEJ), dan Pertamina EP Asset 4. (rien)