SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Menjelang berakhirnya proyek engineering, procurement and construction (EPC)Â Banyuurip, Blok Cepu yang berpusat di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, disikapi Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal ring 1 pemboran itu menilai rampungnya mega proyek Banyuurip itu akan memunculkan beragam masalah sosial jika tidak antisipasi sejak dini oleh semua pihak.
Ketua Forkomas Ba-Ja, Parmani, mengungkapkan, masalah sosial yang akan muncul diiantaranya adalah membludaknya pengangguran baru di desa-desa sekitar pemboran akibat selesainya pekerjaan konstruksii, hilangnya peluang usaha yang ditangkap perusahaan lokal seperti pengusaha katering dan jasa konstruksi, serta warung makanan dan minuman.
“Ini merupakan masalah baru yang harus diantisipasi mulai dari sekarang. Baik operator, Pemkab, Pemdes dan tokoh masyarakat harus duduk bersama mencarikan solusinya,” tegas Parmani kepada suarabanyuuriip.com, Senin (12/5/2014).
Menurut tokoh masyarakat Desa Brabowan ini, jika sampai terjadi membludaknya pengangguran di desa-desa sekitar Banyuurip akan memunculkan dampak kriminalitas seperti maraknya tindak pencurian. Sebab selama ini warga sekitar sumur minyak Banyuurip menggantungkan penndapatan dari proyek setelah sawah ladang mereka yang menjadi sumber penghidupan dibebaskan operator.
“Kalau gejolak sosial masalah tuntutan pekerjaan, saya kira kecil kemungkinan, karena proyek sudah selesai,” kata Parmani.
“Namun yang perlu diwaspadai adalah tindak kriminalitas. Karena mereka dihadapkan pada tuntutan menghidupi keluarga. Jika itu sampai terjadi tentu akan menggangu produksi dan target minyak nasional,” lanjut dia, menegaskan.
Forkomas Ba-Ja, kata Parmani, mencatat ada sekira 4000 warga desa ring satu yang terlibat di proyek EPC Banyuurip. Ribuan pekerja itu terlibat baik langsung di kontraktor EPC maupun subkontraktornya.
“Bisa dibayangkan, jika 4000 orang itu mengganggur. Sedang disisi lain semua kegiatan produksi nanti tak membutuhkan banyak tenaga kerja, padahal mereka harus menghidupi keluarganya. Apa yang akan terjadi?” ujar Parmani.
Menurut dia, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan kontraktor EPC, Mobil Cepu Limited (MCL), operator Blok Cepu maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Yakni untuk kontraktor EPC, tidak mengurangi tenaga kerja secara masal, tapi bertahap dengan tetap memprioritaskan mempertahankan tenaga kerja lokal dari desa terdampak.
“Artinya yang dikurangi dulu adalah tenaga kerja dari luar daerah dan luar desa ring 1. Ini dapat meredam gejolak sosial,” saran dia.
Kemudian untuk operator, lanjut Parmani, disarankan untuk merubah porsi pelaksanaan program corporate social responsibiliity (CSR) di desa-desa sekitar Banyuurip. Maksudnya, untuk pelakskanaan pembangunan infrastruktur dikurangi karena sudah banyak peningkatan. Sebagia gantinya adalah menggenjot program di bidang pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, hingga mencarikan pangsa pasar dari pelatihan usaha yang diberikan.
“Ini bisa dilakukkan operator bersama Pemkab Bojonegoro. Karena dengan berkembangnya usaha itu secara otomatis juga akan menyerap tenaga kerja,” tutur Parmani.
Yang tak kalah pentingnya, tambah Parmani, adalah melatih dan memfasilitasi para perusahaan jasa konstruksi untuk melengkapi adminsitrasi agar nantinya mereka dapat mengikuti proyek selanjutnya yakni Gas Cepu dan pabrik pupuk.
“Selama ini mereka sudah memiliki pengalaman terlibat di proyek EPC, tinggal memfasilitasi kelengkapan administrasinya,” pungkas Parmani.(suko) Â Â