SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan, belum masuknya pendapatan Migas akumulasi tahun 2012 sampai 2014 sebesar Rp170 miliar ke Pemkab Bojonegoro akan menganggu kegiatan pembangunan.
Kepala Dinas Pendapatan Bojonegoro, Herry Sudjarwo, mengungkapkan, tersendatnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tersebut tentu membuat keuangan Pemkab menjadi sulit.
“Untuk pengeluaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp94 miliar saja, menggunakan dana Silpa yang kemarin,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, target DBH Migas untuk 2014 sendiri adalah 20 persen dari Rp568.311.750.485 atau sekitar Rp112 miliar. Namun, karena menunggu ketetapan dari Menteri Keuangan, dana tersebut belum ada kejelasan kapan dicairkan. Pihaknya berharap, agar pemerintah pusat segera melakukan penetapan anggaran agar pembangunan di Bojonegoro berjalan dengan lancar. Apabila anggaran yang ada digunakan semuanya maka tidak ada lagi dana yang tersisa. (rien)