SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa
Blora – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah telah mengirim berkas tenaga honorer K-2 yang lolos tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun ada 19 honorer K2 yang belum dijamin dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala sekolah tempat mereka mengabdi.
Akibatnya secara otomatis ke 19 honorer K2 itu tidak diikutkan dalam pemberkasan, meski dinyatakan telah lulus CPNS. “Karena tidak ada surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan sebagian tidak ada berkas yang diajukan, ya kita coret dari daftar honorer yang akan diusulkan pengangkatan,†ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Suwignyo, dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Suprayogi.
Prayogi mengatakan, dari Ke-19 honorer yang tidak memenuhi syarat itu sebanyak 10 orang honorer dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Blora, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunakikan) 2 orang, Bagian Perekonomian 4 orang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 1 orang, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) 2 orang.
Suprayogi mengatakan, dari jumlah itu sudah termasuk honorer K2 yang ditemukan Ombudsman Jateng. Sebab, lembaga tersebut juga menerima data dari masyarakat yang menyebutkan ada 72 honorer K2 lainnya, yang dicurigai tidak memenuhi syarat. Honorer tersebut berada di Dindikpora dan Dinas Kesehatan.
â€Untuk yang temuan Ombudsman kita sudah terima, dan itu sudah masuk dalam 19 honorer yang tidak diberkas,†tambahnya.
Sebagaimana disebutkan, pemberkasan sebelumnya sebanyak 632 orang yang dinyatakan lulus. Hanya, dari jumlah ini ditengarai ada honorer yang SK honorernya  memalsukan data pengabdian.  Meski memperoleh SK K2  namun belum memenuhi syarat. Syarat pemberkasan adalah ada surat pertanggungjawaban mutlak, dari pimpinan SKPD atau unit kerja tempat honorer mengabdi.
“Jadi yang dikirim hanya 613 honorer,” sebutnya.(ali)