SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Munculnya permasalahan proyek pembangunan gedung olah raga (GOR) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander,  dikarenakan tidak adanya sosialisasi baik dari pemerintah desa (Pemdes) maupun kontraktor pelaksana, PT. Sarana Multi Usaha.
“Kalau ini disosialisasikan dulu tentu tak akan terjadi pematokan jalan seperti ini,†kata Komandan Koramil Dander, Kapten Inf. Hendy Kuswardijanto saat ikut memfasilitasi permasalahan tanah milik Suprantomo yang dicaplok proyek GOR dengan Pemdes Ngumpakdalem di balai desa setempat, Sabtu (17/5/2014).
Dia mengaku, selama ini tak mengetahui rencana pembangunan proyek yang menelan anggaran Rp28,6 milyar lebih tersebut. Karena tak ada pihak desa maupun kontraktor yang memberitahu.  “Kalau sudah muncul permasalahan seperti ini kita sebagai Muspika pasti juga ikut pusing,†tegas Hendy.
Seharusnya, lanjut dia, sebelum proyek dimulai pihak desa dan kontraktor mensosialisasikan kepada warga yang memiliki lahan sekitar proyek dengan menghadirkan muspika. Sehingga dari sosialisasi itu dapat diketahui masukan-masukan dari warga untuk menghindari gejolak social.
“Kami tak memiliki kepentingan apapun pada proyek ini. Tapi menjaga ketentraman warga menjadi tanggungjawab kami sebagai Muspika,†  tandas Hendy.
“Apalagi kalau namanya proyek pasti memiliki analisa mengenai dampak lingkungan. Bagaiamana drainasenya? Apakah mengganggu sawah sekitarnya? Warga perlu tahu,†lanjut dia.
Senada juga disampaikan Kuncoro, (40), salah satu petani yang memiliki sawah di dekat proyek GOR. Dia meminta kepada kontraktor pelaksana untuk mensosialisasikan kepada semua petani yang memiliki lahan di sekitar lokasi proyek.
“Kalau ini tidak disosialisasikan akan memunculkan masalah baru lagi ketika akitifitas proyek meningkat. Seperti saat pengurukan tanah pedelnya bisa masuk ke areal persawahan ketika hujan turun,†pungkas warga Desa Ngumpakdalem ini.(suko)