SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) yang hingga kini belum menyelesaikan pembangunan fasilitas gas flare di Dusun Plosolanang, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD, Sukur Priyanto, mengungkapkan, molornya pekerjaan pembangunan fasilitas gas flare dari Lapangan Sukowati, Blok Tuban yang di operatori Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) sangat mengecawakan semua pihak.
“Seharusnya sesuai perjanjian jual beli gas dengan operator dan SKK Migas, kurun waktu dua tahun semua infrastruktur sudah selesai dan pemanfaatan gas bisa dilaksanakan,” kata Sukur kepada suarabanyuurip.com, Senin (2/6/2014).
DPRD Bojonegoro, kata dia, sangat kecewa dengan sikap PT BBS yang tidak komitmen. Karena pihaknya melihat keterbatasan yang dimiliki PT BBS maupun mitranya. “Tapi bicara bisnis to bisnis, harusnya BBS menjalankan amanah karena dipercaya pemkab mengerjakan gas flare ini,” tegasnya.
Sukur menegaskan, belum adanya pekerjaan apapun di Dusun Plosolanang itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah setempat. Karena dinilai gagal bahkan tidak mampu menunjukkan kinerja yang bagus seperti gambaran sebelumnya.
“Saya tidak mau menilai apakah direkturnya yang tidak berkompeten atau siapa, biar publik yang menilai,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT BBS Deddy Afidick, belum memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai keterlambatan pekerjaan fasilitas gas flare ini.(rien)Â