Suyoto : Bojonegoro Rawan Konflik

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menginstruksikan kepada seluruh camat di wilayahnya untuk tidak meninggalkan wilayahnya sebelum dan sesudah pesta demokrasi pemilihan presiden pada Rabu, 9 Juli 2014, mendatang.  Hal itu mengingat sejarah Bojonegoro yang menunjukkan rawan terhadap perpecahan, mulai dari zaman Majapahit, masuknya Islam sampai dengan zaman penjajahan.

“Bahkan, sekarangpun masih rawan terhadap konflik baik sosial maupun lainnya. Apalagi adanya Sumber Daya Alam yang melimpah,” tegas Suyoto kepada suarabanyuurip.com, Senin (7/7/2014).

Suyoto menyatakan, ada tiga hal yang terbentuk di masyarakat Bojonegoro. Yakni masyarakat yang mudah menyerah, masyarakat dengan aliran saminisme dan masyarakat yang tercerahkan melalui pendidikan dan lain sebagainya.

“Itu adalah pluralisme yang terjadi dalam kultur masyarakat Bojonegoro,”tandasnya.

Menurut dia, Bojonegoro sekarang ini menjadi daerah yang kaya akan potensi dan sumber daya, sehingga sangat rawan terjadi konflik dan kepentingan salah satunya kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat karena masalah kemiskinan.

Selain itu, lanjut dia, potensi konflik yang terjadi di Bojonegoro terjadi dalam beberapa aspek diantaranya adalah masalah HIPPA ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Bojonegoro timur.

Baca Juga :   Polemik Pasar Ngampel, DPRD : Pemkab dan Pemdes Harus Duduk Bersama

Suyoto mengungkapkan, kerawanan lain yang memunculkan konflik adalah pupuk dan yang terbaru adalah penambangan sumur tua yang dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan. Melihat potensi konflik tersebut, dia berharap menjelang pesta demokrasi lima tahunan semua komponen harus ikut serta menciptakan suasana yang kondusif.

“Dalam hal ini kita bukan penonton ataupun pengamat namun kita semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi kita,” imbuhnya.

Ditambahkan, Bojonegoro saat ini tengah berbenah dalam semua ini dengan mengusung 4 D yakni Direct yang berarti langsung bukan keterwakilan, Dialoque yang bermaknsa dialog bukan debat, dan Distribute atau pendistribusian hak dan kewajiban pada yang menerima dan didukung dengan Digital dalam rangka untuk mempercepat arus informasi masyarakat.(rien)

 

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *