SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Jakarta – Aktivis Bojonegoro Institute (BI) hadir dalam diskusi  transparansi dan pemberantasan korupsi sektor pertambangan-migas, yang diselenggarakan oleh Publish What You Pay Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Diskusi nasional yang dihadiri semua anggota Publish What You Pay se-Indonesia ini, bertujuan untuk mendiskusikan dan menitik beratkan pentingnya transparansi, dan pemberantasan korupsi sektor migas-pertambangan bagi pemerintahan baru, Jokowi dan Jusuf Kalla.
“Kami mendiskusikan tentang trasparansi pertambangan migas. Diantaranya mengenai produksi, lifting, cost recovery, dan lain-lain. Kami berharap agar ke depan laporan produksi sudah real time” ujar Abdul Muis, perwakilan dari BI kepada SuaraBanyuurip via telephone.
Dalam diskusi tersebut, Â dia berharap dapat melahirkan rekomendasi untuk pemerintahan baru, terkait permasalahan-permasalahan yang menyangkut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Termasuk tata kelola pertambangan minyak sumur tua.
“Tadi Pak Busyro, dari KPK mengatakan bahwa KPK akan masuk ke semua aktifitas pertambangan. Mulai dari perizinan, eksplorasi hingga penyaluran penerimaan dana dari pertambangan”, ungkap pegiat BI ini.
Menurutnya, peran KPK dalam mengawasi sektor pertambangan sangat dibutuhkan. Dia mencontohkan tentang  data cos recovery, yang selama ini sangat sulit diakses. Bahkan oleh pemerintah daerah sekalipun. Dengan masuknya KPK, maka dia berharap data cost recovery nanti diaudit secara khusus dan dipublikasikan.
Adapun nara sumber yang hadir dalam diskusi siang tadi, diantaranya ada Wakil Ketua KPK, Busryo Muqodas dan Ketua Bidang Ekonomi Tim Transisi Jokowi, Arif Budimanta. (rien)