SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Sejumlah pemuda di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi gedung DPRD setempat. Mereka menolak rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Selasa (11/11/2014).
Mereka datang dengan membentangkan spanduk berisi penolakan, serta sebelumnya melakukan orasi di sepanjang Jalan Sunan Kalijaga, Tuban.
“Bagaimanapun juga, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah berdampak dan merugikan masyarakat,†kata salah satu peserta aksi, Syaiful, di depan Gedung DPRD Tuban.
Para demonstran, yang menamakan diri Aliansi Pemuda Tuban, gabungan dari LMND, PPR, PERMAKER, dan SRMI ini mempertanyakan alasan pemerintah terkait rencana pencabutan subsidi BBM. Salah satu alasan yang populer adalah, selama ini subsidi BBM 80 persen dianggap hanya dinikmati kelas menengah dan orang kaya.
“Kami meragukan akurasi data itu, kalaupun data itu benar kenapa tidak memperbaiki distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran,†kata Syaiful.
“Pemerintah juga tidak seharusnya mengorbankan pembeli dari kelas bawah,†lanjutnya.
Setelah melakukan orasi di depan Gedung DPRD Tuban, perwakilan massa aksi akhirnya melakukan hearing dengan wakil rakyat. Mereka menyampaikan alasan penolakan, dan meminta pemerintah melaksanakan Pasal 33 UUD 1945.
Salah satu Anggota DPRD Tuban, Nur Azis, mengatakan, pihaknya akan melakukan tiga hal setelah menemui para demonstran.
“Satu, kita akan menampung aspirasi dari semua masyarakat, kemudian menyampaikan hal ini ke pusat, serta akan menjadikan pembicaraan dan pembahasan di internal DPRD Tuban,†jelas anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (edp)