SuaraBanyuurip.com – Samian Sasongko
Bojonegoro – Kenaikan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11/2014), mematik perhatian serius oleh aktifis sekitar ladang Migas Banyuurip, Blok Cepu di wilayah Kecamatan Gayam, Bojonegoro, Jawa-Timur.
Ketua LSM Masyarakat Sekitar Tambang Peduli Minyak (MSTPM), Parmo, mengatakan, Joko Widodo – Jusuf Kalla selaku pucuk pimpinan yang pada saat kampanye jika terpilih jadi Presiden bakal berpihak kepada rakyat ternyata terkesan ingkar janji. Karena, dalam menaikan harga BBM tidak mempertimbangkan dampak keresahan rakyat.
“Saat ini ekonomi rakyat utamanya untuk kalangan menengah dan bawah belum maksimal perlu dibenahi. Tetapi, malah menaikan harga BBM. Sehingga, membuat rakyat semakin kelimpungan,” kata Parmo kepada suarabanuurip.com, Jumat (21/11/2014).
Dalam menaikan harga BBM, kata Parmo, tampaknya juga belum melakukan persetujuan dengan pihak DPR. Lain itu, juga kejelasan tentang anggaran yang dibuat untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Hebat (KIH) tersebut.Â
“Pak Jokowi terkesan aji mumpung. Karena, dalam pemerintahan ada DPR dan lain sebagainya yang harus diajak rembukan persetujuan. Tapi, kenapa hal itu tidak dilakukan,” ungkapnya.
Diharapkan, terkait anggaran tiga kartu andalan Jokowi yang dikeluarkan juga perlu dijelaskan anggaran yang digunakan darimana. Sehingga, semuanya bisa jelas dan tidak membuat suana semakin runcing dan panas.
“Dijelaskan secara rinci anggarannya darimana itu harus. Biar rakyat tidak berpandangan simpang siur atau negatif terus-terusan terhadap pemerintah. Masa menaikan harga BBM mendadak tanpa ada klarifikasi sebelumnya. Artinya, dampak yang dirasakan warga nantinya seperti apa,” sambung anggota BPD Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Budoyo. (sam)