SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Jaringan Kemandirian Nasional Bojonegoro, Jawa Timur, mendesak kepada pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) untuk segera memperbaiki produksi dan distribusi pangan di tanah air. Karena salah satu problem produksi pangan adalah perbedaan perlakuan tanam dari persiapan tanam dan pengolahan yang berbeda dari tiap pulau di Indonesia.
Ketua Umum BPK Jaringan Kemandirian Nasional, Nasihan AZ, mencontohkan, akses benih/bibit di pulau Jawa lebih mudah dibandingkan di Sumatera dan pulau lainnya. Distribusi Pupuk tidak merata di semua propinsi, dan dikuasai kelompok tertentu (mafia) yang menguasai volume pupuk yang terdistribusi dan harga pupuk.Â
Dia mengatakan, air sebagai andalan dalam penyuplai kesuburan tanaman dan tanah bisa diatasi dengan pembangunan waduk dan embung ( program pemerintah) tetapi tidak meratanya ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam meningkatkan produksi pangan juga merupakan masalah.
“Belum lagi pada sisi transportasi untuk distribusi benih, pupuk dan hasil tanam ketika harga BBM naik maka biayanya meningkat apalagi rantai distribusinya yang panjang dan berliku-liku,” ujar Nasihan melalui siaran persnya yang dikirim kepada suarabanyuurip.com.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Jaringan Kemandirian Nasional memberikan sebuah solusi diantaranya dengan memberikan otoritas yang besar dan luas kepada Badan Otoritas Pangan (BOP) dalam distribusi benih, pupuk sampai hasil produksi pangan bisa memutus peran tengkulak dan Mafia benih, Pupuk dan Pangan.
“Ketersediaan Benih atau bibit harus menjadi perhatian pemerintah dengan mempermudah akses perbenihan dan penyimpanan benih dengan Bank Benih dan Kontrolnya lewat Badan Karantina Nasional (BKN),” lanjutnya.
Nasihan mendesak kepada pemerintah untuk mensingkronisasikan jadwal tanam secara nasional agar bisa menjadi salah satu solusi, selain tentunya pengaturan distribusi. Pengadaan tenaga penyuluh pertanian untuk menyuntik Ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan sarjana/mahasiswa yang blusukan selain suporting alat tentunya .
“Ketegasan pemerintah pengaturan lahan dan tata ruang tanpa ditawar lagi. Infrastruktur seperti jalan desa/usaha tani perlu ditambah dan diperbaiki,” tgeasnya.
Nasihan mengatakan, solusi lainnya adalah adanya Desa Mandiri sebagai salah satu program unggulan pemerintah dengan terapan satu produk pertanian/pangan untuk satu desa akan berhasil apabila BOP, BKN dan Bank Benih diberi wewenang Penuh.Â
“Semoga segera ‎terealisasi sehingga bisa mengatasi problem pangan jangka pendek seperti pengendalian harga, jangka menengah dan panjang seperti berantas mafia, zero impor sampai swasembada pangan, dengan kemandirian menuju kedaulatan pangan,” harapnya.(rien)