SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Dirjen ESDM mengambil alih penanganan tanah milik Negara yang berada di sekitar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Migas Cepu di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Sengketa tanah dengan warga penghuni berlarut-larut. Pihak Pusdiklat Migas Cepu telah melakukan beberapa kali mediasi dengan warga, namun sampai kini tak ada penyelesaian terhadap tanah di tiga Kelurahan Cepu, Karangboyo, Â dan Kelurahan Balun tersebut.
Humas Pusdiklat Migas Cepu, Nina Gumantina, menjelaskan, pihak Pusdiklat Migas diwakili kepala Pusdiklat Migas telah mengikuti pertemuan di Jakarta terkait pembebasan lahan milik Negara tersebut pada hari Rabu (3/12/2014) dipimpin langsung oleh dipimpin Dirjen ESDM . Pada kesempatan itu, dihadiri oleh Badan Keuangan Negara (BKN).
Menurut Nina, Pusdiklat Migas telah ditunjuk langsung menangani permasalahan itu. Namun, hingga kini belum mampu mengatasi, meskipun beberapa kali mediasi dilakukan dengan warga yang menempati lahan, belum juga menemukan titik mufakat.
“Cara persuasif yang dilakukan pihak Pusdiklat tidak membuahkan hasil,†ujarnya, Senin (8/12/2014).
Sekitar dua bulan lalu pertemuan dilakukan di Yogjakarta melibatkan Muspika Cepu, dan pimpinan tiga kelurahan yang bersangkutan. Yang intinya persoalan pengamanan aset negara di Kecamatan Cepu dilimpahkan ke pusat.
“Saat ini posisi pihak Pusdiklat hanya sebagai pembantu penyesaian tanah verponding,†katanya.
Nina mengaku, dari pertemuan yang tela diakukan tersebut, pihaknya masih menunggu petunjuk dari kementrian terkait dengan pengamanan asset Negara. ”Masih menunggu informasi lebih lanjut,†jelasnya.
Meski demikian, warga yang menempati tanah Verponding itu, tetap kekeh mempertahankan tanah yang mereka tempati sejak lama. “Akan tetap mempertahankan hingga pihak terkait memenuhi permintaan warga, sehingga tidak berat sebelah,†kata pria lingkungan Nglajo Kelurahan Cepu, yang identitasnya enggan disebutkan. (ams)