SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Suarabanyuurip.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute (BI) menggelar workshop pembentukan tim transparansi migas Bojonegoro, Jawa Timur, di salah satu hotel bintang, Selasa (23/12/2014). Kegiatan tersebut didukung USAID, Natural Resources, Government Institute, dan Article 33.
Direktur BI, Awe Saiful Huda, menyampaikan, Workshop Tim Transparansi Migas bertujuan membentuk mekanisme transparansi tatakelola migas di Bojonegoro. Hal ini sebagai salah satu upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, dan TanggungJawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
“Salah satu standar transparansi pertambangan, migas itu kan EITI. Kita inginnya bikin standar transparansi migas sub level lokal atau daerah Bojonegoro ini sesuai dengan EITI. Mulai mekanismenya, keterlibatan multi-stakeholder, serta bentuk pelaporannya,” tegas Awe, sapaan akrabnya.
Dengan begitu, transparansi tatakelola migas di Bojonegoro akan diakui internasional. Karena Perda Transparansi No.6/2012, mengatur tantang pendapatan dari migas, lingkungan dan tanggungjawab sosial perusahaan.
“Selain itu juga, laporan tim transparansi ini juga bisa dijadikan bahan rekonsiliasi dengan data-data dari pusa,†lanjutnya.
Awe mengatakan, Tim Transparansi ini melibatkan multi-stakeholder. Ada unsur pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat  sekitar tambang migas, NGO dan serikat pekerja. Serta ada unsur BUMD, kontraktor migas, dan masih banyak lagi.
Sementara itu, Kepala Dispenda, Herry Sudjarwo, menyampaikan, bahwa selama ini Pemkab sudah transparan dalam hal pendapatan dan pengeluaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas melalui website resmi Dispenda dan setiap dua minggu sekali selalu di upadate.
“Namun yang menjadi masalah adalah, selama ini terkait data lifting kami kesulitan mendapatkan data pembanding,†pungkasnya.(rien)