SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur akan bertolak ke Jakarta menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menanyakan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (Migas) yang belum terbayarkan senilai Rp113 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Bojonegoro, Herry Sudjarwo, menyampaikan, dari target DBH Migas yang dipasang sejumlah Rp638 miliar, baru terbayarkan sejumlah Rp557 miliar. Sehingga masih ada sisa pembayaran pada triwulan ke IV sejumlah Rp61 miliar dan kekurangan tahun 2013 sejumlah Rp52 miliar.
“Bahkan bagi hasil PBB migas sebesar Rp45 miliar juga belum dibayarkan sama sekali,†tegas Herry kepada suarabanyuurip.com, Selasa (23/12/2014).
Herry berharap, pemerintah pusat melalui Kemenkeu bisa membayar semua kekurangan tersebut. Karena seperti diketahui jika prognosa lifting migas tahun ini mengalami penurunan akan berdampak terjadinya gagal bayar pada sejumlah mega proyek yang sekarang ini tengah dikerjakan.
“Kami akan terus memperjuangkan yang menjadi hak Bojonegoro,†tandasnya.(rien)