SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengklaim selama ini telah transparan dalam menyampaikan informasi tentang pendapatan minyak dan gas bumi (migas). Salah satunya dengan mengakses website Dispenda melalui internet yang datanya selalu di update.
“Pendapatan migas sejak tahun 2006 sudah kami upload di website,” kata Kepala Dispenda Bojonegoro, Herry Sudjarwo, kepada suarabanyuurip.com.
Menurut dia, transparansi masalah pendapatan migas sudah tidak ada masalah. Justru memperoleh nilai itulah yang dipermasalahkan karena sampai hari ini hanya dapat data sepihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Termasuk data lifting migas kita juga hanya dapat sepihak,” imbuhnya.
Herry menyampaikan, setiap tiga bulan sekali pihaknya diundang rekonsiliasi lifting yang dihadiri oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), namun domainnnya tetap di SKK Migas.
Data dari SKK Migas, lanjut Herry, kemudian di publikasikan Kementerian ESDM untuk Bojonegoro dapat sekian. Dia kemudian mencontohkan, sampai pada tribulan ketiga hanya mendapat 12 juta barel, dan pendapatan (uang) sejumlah Rp 567 miliar.
“Padahal sudah sering saya sampaikan antara lifting dengan DBH migas tidak equivalent,” tegas dia.
Misalnya saja, kata Herry, pada 2010 lifting migas di Bojonegoro mencapai 22 juta barel dengan menerima duit sebesar Rp 154 miliar, ketika 2011 naik 22,8 barel duitnya hanya naik sedikit sekali yakni Rp 213 miliar. Kemudian, pada 2012 turun lagi sekitar 22,6 juta, duitnya sebesar Rp 442 miliar, dan tahun 2013 turun lagi menjadi 21,5 juta barel dengan duit sejumlah Rp 408 miliar
“Tidak selalu lifting tinggi duitnya besar. Karena banyak faktor di antaranya adanya pengembangan lapangan. Maka faktor pengurang akan besar (cost recovery) serta harga minyak dunia,” pungkas Herry.(rien)Â