Penangkapan Kades Ganggu Iklim Investasi

Tuban – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengkhawatirkan dugaan pemerasan yang melibatkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Socorejo, Kecamatan Jenu bisa mengganggu iklim investasi di Kabupaten Tuban.

“Apabila dibiarkan berlarut kasus ini akan mengganggu iklim investasi yang ada di Kabupaten Tuban,” kata Ketua AKD Tuban, Zuhri Ali, kepada Suarabanyuurip.com melalui ponselnya, Rabu (14/1/2015).

Hal ini dikarenakan adanya ketakutan Kades, dan jajarannya untuk melakukan pelayanan proses berkas tanah yang masuk. Apabila itu terjadi  akan berdampak pada pelayanan ke masyarakat, karena ada ketakutan terjebak pada kasus serupa.

“Kalau untuk desa-desa yang ada di sekitar industri akan berdampak pada iklim investasi,” kata Zuhri Ali.

Sampai sekarang dari AKD sendiri menduga kalau kasus ini sarat dengan skenario. Setelah melakukan pendalaman kasus, pihaknya tidak menemukan adanya pemerasan yang dilakukan dua orang perangkat desa yang sekarang sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban.

“Kuat dugaan kami kalau kasus ini diskenario. Apabila Tindak Pidana Korupsi kenapa notaris tidak ikut ditahan? Selain itu kami juga tidak melihat adanya unsur pemerasan di sini,” jelas Zuhri atau akrab disapa Jojo itu.

Beberapa tindakan yang dilakukan AKD adalah melakukan advokasi dan pendampingan kasus ini. Selain itu pihaknya akan melayangkan mosi tidak percaya kepada notaris yang bersangkutan.

“Kami akan layangkan mosi tidak percaya kepada notaris dari semua Kepala Desa yang ada di Kabupatenn Tuban,” kata Jojo.

“Karena melihat ada upaya pengkerdilan peran dari Kades beserta perangkatnya,”lanjutnya.

AKD juga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban juga ikut turun tangan menyelesaikan kasus ini. Serta perlu melakukan pembinaan kepada seluruh Kades yang ada di Tuban.

Sedangkan Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Suharyono, ketika dimintai tanggapan mengatakan kalau pihaknya akan melakukan proses sebagaimana aturan yang berlaku.

“Kita akan proses sebagaimana aturan yang ada,” kata Suharyono. (edp)