SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) tentang alokasi dan antisipasi kelangkaan pupuk yang biasa terjadi di musim tanam, Senin (19/1/2015). Hearing ini diikuti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan produsen pupuk, PT Petrokimia Gresik.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Ali Mahmudi, mengatakan, hearing ini untuk memastikan alasan tidak terserapnya alokasi pupuk bersubsidi  tahun 2014 dan masih banyak kekurangan di daerah-daerah tertentu terutama di wilayah tepi hutan.
“Kami melihat adanya kesenjangan pendistribusian pupuk antar daerah oleh masing-masing distributor kepada petani,†ujarnya.
Politisi asal Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) ini mengungkapkan, hal ini menjadi bahan evaluasi bersama, karena tidak meratanya pendistribusian pupuk diakibatkan oleh lokasi distributor dengan wilayah petani yang sangat jauh.
“Kami minta ada relokasi wilayah dari 9 distributor yang ada jaraknya tidak lebih dari 40 Kilometer,†lanjutnya.
Ali menambahkan, untuk alokasi pupuk tahun 2015 ini minimal harus sama dengan tahun 2014 yang mana jumlahnya tercukupi meskipun ada peningkatan sebesar 90 ton dari tahun 2014 ke tahun 2015.
“Kami berharap empat bulan terakhir ada tambahan alokasi baru,” tegasnya.
Ali juga meminta agar Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida untuk aktif bekerja sehingga pengawasan pendistribusian pupuk bisa dilaksanakan dengan baik untuk meminimalisir kecurangan baik dari lapisan atas atau bawah.
Sementara itu, Sales Supervisor PT Petrokimia Gresik, Adi Sutanto, menegaskan, alokasi pupuk untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 telah terserap 99,9 persen. Namun, ia tidak mengetahui adanya kelangkaan pupuk seperti yang disampaikan karena pengawasan berada di KP3.
“Pendistribusian sudah sesuai aturan, kalau ada penyimpangan itu bukan lagi wewenang kami,†pungkasnya.(rien)