SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, meminta kepada operator migas Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) memperkecil resiko adanya perubahan flaring dari 23 MMSCDF sampai dengan 70 juta kaki kubik per hari ( million standard cubic feet per day MMSCFD) dalam rangka start up Central Production Facilities (CPF) di Lapangan Banyuurip.
Sekretaris Kabupaten Bojonegoro, Soehadi Moelyono, mengatakan, EMCL harus memetakan dampak terhadap massyarakat sekitar dan cara penanggulangannya, sehingga merasa nyaman dan aman dengan adanya kegiatan tersebut.
Dia menyampaikan, untuk kegiatan flaring yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2015 mendatang, EMCL harus memiliki perencanaan bagaimana persiapan kepada masyarakat sebagai antisipasi dampak yang akan terjadi.
“Mereka harus ada persiapan terutama bagi kesehatan masyarakatnya,” ujar Soehadi di sela-sela rapat pembahasan kegiatan perubahan waktu flaring gas 23 MMSCFD hingga 70 MMSCFD secara bertahap, dalam rangka start up central processing facilities (CPF) di Lapangan Banyuurip.
Mantan Kepala Bappeda Bojonegoro itu mengatakan, untuk kesehatan seperti apa yang diharapkan, EMCL disarankan mendaftarkan masyarakat sekitar ring 1 ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) daripada memberikan kompensasi berupa beras tiap bulannya.
“Juga yang perlu diingat adalah bagaimana agar para petani yang telah melepaskan tanahnya ini bisa bertahan hidup akrena mata pencahariannya telah hilang,†lanjutnya.
Soehadi juga mengingatkan agar EMCL terus memberikan pelayihan kewirasusahaan kepada masyarakat terlebih bagi 6000 tenaga kerja yang akan menganggur setelah pekerjaan di EPC selesai.
Sementara itu, di dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL menyebutkan, dampak adanya falring di Blok Cepu antara lain penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan suhu, peningkatan intensitas cahaya, penurunan produktifitas pertanian, dan potensi gangguan kesehatan masyarakat. (rien)