SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Rencana pembangunan tanggul Bengawan Solo sepanjang 25 kilometer di Kecamatan Rengel dan Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ditargetkan akan dilakukan mulai pertengahan tahun 2015 ini.
Tetapi pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat memperkirakan anggaran yang dimiliki untuk melakukan pembebasan lahan masih kurang dari kebutuhan.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, mengatakan, kalau anggaran yang bisa dialokasikan Pemkab Tuban senilai Rp 6,5 milyar. Meski belum menyebut perkiraan angka, tetapi dia memperkirakan biaya pembebasan lahan lebih dari nilai itu.
“Sekarang kita sudah mulai melakukan inventarisir lahan untuk dibebaskan dan dibangun tanggul, dan tampaknya kemampuan anggaran pemerintah daerah masih kurang untuk melakukan pembebasan lahan,†jelas Noor Nahar Hussein, di Gedung DPRD Tuban, Selasa (10/2/2015).
Karena kekurangan inilah, dalam waktu dekat Pemkab Tuban akan membicarakan masalah ini kepada pemerintah pusat. Dia berharap anggaran pembebasan lahan bisa dilakukan secara sharing (patungan) dengan pemerintah pusat, seperti halnya dengan pembangunan tanggul itu sendiri.
“Karena untuk anggaran pembebasan lahan dibebankan sepenuhnya kepada Pemkab, kita berharap setelah membicarakan hal ini juga bisa melakukan sharing karena keterbatasan anggaran,†ujar Noor Nahar.
Usai melakukan inventarisir calon lahan yang akan dibebaskan, akan segera diurus ijin penetapan lokasi. Setelah itu akan dilakukan pembebasan lahan dan dilanjut dengan pembangunan fisik tanggul.
“Kita juga meminta kepada warga yang lahannya dilakukan pembebasan untuk menyiapkan surat-surat yang diperlukan,†kata Noor Nahar.
“Dengan begitu kita berharap tanggul ini bisa mulai dibangun pertengahan tahun,†tandasnya.
Pembangunan tanggul di Kecamatan Rengel dan Soko ini merupakan permintaan dari masyarakat setempat yang sempat melakukan demonstrasi pada kisaran tahun 2013 lalu. Setelah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, disepakati tanggul ini akan dibangun menggunakan dana sharing dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.(edp)