SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora, Jawa Tengah, koordinasikan rencana penertiaban Pedagang Kaki Lima (PKL) di zona taman dan zona-zona protokol, dengan jajaran Muspika Kecamatan Cepu serta pihak terkait lainnya. Hal itu sebagai upaya menjalin kerjasama antar pihak, untuk memperlancar operasi yang akan dilakukan pekan depan.
Kepala Satpol PP Blora, Sri Handoko, menjelaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada PKL sejak tahun lalu, dan telah memberikan surat pemberitahun pada awal Pebruari 2015 lalu terkait penertiban yang akan dilakukan pada awal Maret 2015. Penataan tersebut, didasarkan pada peraturan Daerah (perda) yang saat ini masih berlaku.
“Perda No 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (K3),†ungkapnya di Pendopo Kecamatan Cepu, Kamis (26/2/2015).
Dalam perda tersebut disebutkan bahwa, area taman, trotoar dan bahu jalan dilarang untuk digukan aktifitas berjualan. “Sanksi kurungannya tiga bulan,†tegas Sri Handoko.
Namun demikian, pihaknya tidak pernah mengambil tidakan tersebut dalam upaya memberikan efek jera. Karena itu, Satpol PP tidak akan menggunakan cara kekerasan saat penertiban yang akan datang.
“Petunjuk dari provinsi, dalam pelaksanaan di lapangan tetap mengedapankan tindakan yang humanis, tapi harus tegas,†jelasya.
Pada kesempatan itu, Sri Handoko menyampaikan, bahwa Bupati Blora tidak melarang para PKL untuk berjualan. “Tapi diatur waktunya, mulai jam 3 sampai malam. Sedangkan saat pagi hari harus sudah bersih,†ujarnya.
Diketahui, penertiban mendatang akan melibatkan, TNI, Polri, dukungan Lurah, UPTD Pasar Cepu, UPTD Dinas Perhubungan Priwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informasi (DPPKKI) Wilayah Cepu, dan UPT Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wilayah Cepu.
Sri Handoko berharap, dari paguyuban dan asosiasi PKL untuk membantu kelancaran program yang akan dilaksanakan. “Kalau tidak ada dukungan, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik,†ungkapnya.
Dia menambahkan, PKL diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah, “PKL juga bisa jadi tempat tujuan wisata. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan jadi masalah,†katanya.
Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Blora, Farid Kresdianto, menyambut rencana penertiban yang akan dilakukan Satpol PP. “Itu bagus dan perlu dibantu,†katanya. (ams)