SuaraBanyuurip.com -Â Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Hartono, menyatakan, selama ini keberadaan sumur minyak tua tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintah setempat melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
‪Hal itu disampaikan Setyo Hartono pada rapat koordinasi dengan jajaran SKPD, Kodim 0813, Polres Bojonegoro, Pertamina Asset IV, Perwakilan SKK Migas, dan Perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup, di rumah dinas Bupati Bojonegoro, Selasa (3/3/2015) malam, dengan agenda membahas keberadaan sumur minyak tua.
“Selama ini kita tidak punya KUD, kami tidak tahu dari 4 KUD yang direkomemdasikan Pertamina itu siapa saja, asalnya darimana,” ujar Setyo Hartono.
Dia menyatakan, memaklumi bahwa Wilayah Kerja Pertambangan atau WKP sumur tua adalah Pertamina EP Asset IV. Akan tetapi, bila terjadi blow out atau kecelakaan kerja, menjadi tanggung jawab Pemkab juga.
“Kami selalu yang kena dampaknya, Pertamina tahu apa. Memberi kontribusi saja tidak,” tandas Hartono.
Purnawirawan TNI itu meminta ada tindak lanjut dari Pertamina EP Asst IV, baik itu di Kecamatan Kedewan maupun Malo. Karena, saat terjun ke lapangan, Ia menemukan adanya keterlibatan mantan pejabat, mantan walikota. Hanya saja Hartono tak menyebutkan secara pasti siapa mantan pejabat yang dimaksud.
“Banyak investor luar yang sembarangan masuk wilayah sumur tua, ada juga habis ngebor tapi ditinggal begitu saja saat tidak ada minyaknya,” kata Hartono, mengungkapkan.
Paling disesalkan, lanjut Hartono, tidak ada bagi hasil dari minyak di sumur tua. Tapi ketika terjadi dampak sosial menjadi tanggung jawab utama pemkab untuk menanganinya.
“Masalah sumur tua ribetnya minta ampun, makanya Bupati Suyoto menyarankan kalau dikelola BUMD saja,” pungkasnya.
Masing-masing personal baik dari Pemkab Bojonegoro maupun Pertamina‬ menyampaikan paparannya.(rien)