SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan, tidak ada masalah dengan pemetaan wilayah di dalam draft Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Bojonegoro, Arnazt Setiyawan, mengatakan, di dalam peta wilayah pertanian yang tercantum di Perda LP2B milik Bappeda, memang ada perbedaan dengan peta milik Dinas Pertanian.
“Kalau luasan lahan pertanian di peta kami ini merujuk pada luasan lahan yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW,” ujarnya kepada Suarabanyuurip.com, Senin (9/3/2015).
Dia mengatakan, luas wilayah di peta tersebut merupakan luasan yang jumlahnya sudah dikurangi dengan kondisi kawasan-kawasan yang diplot di RTRW sejak 2011 lalu. Sedangkan peta di Dinas Pertanian, merupakan luasan lahan murni, dan riil tanpa ada pengurangan wilayah sesuai rencana pengembangan industri baik migas maupun non migas.
“Kalau peta milik Disperta itu, ya luas lahan yang masih utuh dan riil ada sekarang ini,” lanjutnya.
Namun, menurut Arnazt, ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan pihak Dinas Pertanian mengenai wilayah pertanian yang masuk di dalam Perda LP2B ini. Yakni, penetapan wilayah harus sesuai undang-undang yang berlaku, dengan meminta persetujuan pemilik lahan atau petani.
“Sementara dari Dinas Pertanian bersikukuh bahwa penetapan lahan di dalam LP2B tidak perlu persetujuan petani. Apabila sudah ditetapkan baru petani diarahkan untuk menyetujuinya,” imbuhnya.
Arnazt mengatakan, setelah Perda LP2B mendapatkan penetapan Bupati dan evaluasi Gubernur. Maka perlu adanya Perbup untuk menindaklanjuti Perda tersebut. Sehingga, pihaknya mendapatkan kesempatan untuk mereview kembali.
“Jadi tidak masalah dengan peta, jadi bisa langsung ditindaklanjuti Perda itu,” tandasnya. (rien)