SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Munculnya nilai fantastis di Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur dalam APBD Bojonegoro sebesar Rp1,3 miliar, memantik reaksi keras para jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bojonegoro.
AJI Bojonegoro meminta transparansi anggaran yang digunakan untuk kerjasama dengan mass media tersebut. Selain itu, ada dugaan permainan anggaran melalui transaksi pemasangan iklan di beberapa media yang tidak disertai perjanjian hitam di atas putih, tidak menyertakan bukti kuitansi tanda terima, dan adanya uang cash back.
Divisi Litbang AJI Bojonegoro, Muhamad Rokib, mengatakan, ada beberapa indikasi yang diduga menjadi persoalan, sehingga membuat dana tersebut diduga menjadi dana siluman. “Dugaan terjadi mark up anggaran dari nilai iklan yang diperuntukan untuk media,” ujar Rokib dalam diskusi di Sekretariat AJI Kota Bojonegoro, Selasa (10/03/2015).
Dalam diskusi yang dilakukan oleh sejumlah Jurnalis di Sekretariat AJI Bojonegoro, menyebut, uang cash back tersebut ditarik senilai 30-50 persen dari harga iklan. Selain itu, kata dia, untuk pajak iklan langsung diurus sendiri oleh Bagian Humas dan Protokoler Pemkab.
“Ini diindikasi mal administrasi. Setiap pengajuan iklan harus ada invoice, dan penarikan tidak dilakukan oleh jurnalis itu sendiri, tapi bagian periklanan di media masing-masing,” sambung Sekretaris AJI Bojonegoro, Khorij Zaenal Asrori.
Saat ini sejumlah jurnalis yang ada di Kabupaten Bojonegoro masih melakukan pengumpulan data terkait indikasi pelanggaran tersebut.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro, Hari Kristianto, membenarkan, jika dana senilai kurang lebih Rp1,3 miliar itu memang diperuntukan untuk media.
“Iya dananya sebesar itu, tapi tidak tahu pasti soal dana sebesar itu untuk apa saja. Itu sudah ada dilaporan pertanggungjawaban semua,” jelasnya.
Hari Kristianto menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara rinci berapa anggaran untuk media pada tahun 2014 dengan alasan tidak memegang data.
“Yang saya pegang sekarang ini, menyangkut kerjasama dengan medianya anggarannya kurang lebih Rp900 juta, sementara untuk tahun ini total anggaran untuk media ada penurunan yakni Rp800 juta,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, melalui telephone sellular tanpa merinci lebih jelas penggunaan anggaran tersebut.
Dia menyampaikan, selama ini, Humas dan Protokoler bekerjasama dengan media nasional, lingkup Provinsi Jawa Timur, dan media lokal. Sementara kerjasama tersebut, juga melihat segmen masing-masing media dan siapa saja pembacanya.
” Kita melakukan kerjasama juga berdasarkan analisa dan target melalui perencanaan,” tukasnya.
Disinggung mengenai Surat Pertanggung Jawaban untuk anggaran yang telah digunakan tahun 2014 tersebut, Hari mengaku, itu bukan domain instansinya untuk memperlihatkan kepada publik. (rien)