SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro –  Penertiban di sumur KW 36 di Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (20/3/2015) siang tadi, oleh PT Geo Cepu Indonesia, Kerjasama Operasi (KSO) Pertamina EP bersama pihak kepolisian, membuat puluhan penambang meradang. Menurut mereka penertiban dengan melibatkan pihak kepolisian itu menunjukkan tidak adanya kepedulian pemerintah terhdap masyarakat/
“Pemerintah telah membiarkan masyarakatnya dilaporkan oleh PT GCI yang tidak meminta ijin prinsip kepada Bupati dalam mengambil hasil pertambangan yang ada di wilayah Bojonegoro,” kata Ketua Asosiasi Penambang Rakyat (Aspera), Larianto kepada suarabanyuurip.com.
Dia juga menuding pemerintah melakukan pembiaran adanya perampasan mata pencaharian masyarakat sebagai penambang. Padahal, dalam produksi di sumur tua selama ini tidak memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apa kami perlu beramai-ramai untuk pindah ke Kabupaten lain di Bojonegoro agar tidak terjadi seperti ini yang selalu tidak dibela dan tidak dipedulikan,” lanjut Larianto.
Dia menyatakan, selama ini pemaangku hukum sudah tebang pilih terhadap keadilan yang sebenarnya. Bahkan, hal yang tragis menjadi masyarakat di pinggiran Bojonegoro yang tidak pernah mendapatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan. Padahal, telah mengambil hasil pertambangan minyak bumi di sekitar pemukiman.
“Sungguh tragis nasib penambang minyak sumur tua, selalu dikalahkan dan tidak ada pembelaan, dimana hak kami? kemana kami mencari hak untuk bebas?” tukasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito, mengatakan, penertiban akan dilakukan apabila yang dilakukan penambang melanggar aturan. Namun, mereka bisa tetap bekerja dengan mengambil titik sumur yang tidak dilarang atau yang bukan ilegal.Â
“Langkah kami tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” tandasnya.(rien)