SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Kantor Dinas Perekonomiann dan Pariwisata (Disperpar) Tuban terancam mangkrak. Penyebabnya, pembangunan kantor yang menelan biaya sejumlah Rp2,9 miliar itu terhenti karena kontraktor pelaksana tak sanggup meneruskan.
Pantauan Suarabanyuurip.com, pembangunan kantor baru di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Tuban, ini sepi dari aktivitas pekerja sejak satu minggu terakhir. Informasi yang diperoleh, kontraktor pelaksana, PT Hikmah Jaya, menarik seluruh pekerjanya dan menghentikan aktivitas pembangunan.
Dengan kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tuban akan terbengkalai.
Dikonfirmasi mengenai ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Choliq Chunasih, membenarkan kalau PT. Hikmah Jaya menghentikan pekerjaannya karena lepas tangan.
“Pelaksana kontrak tak sanggup menyelesaikan sesuai kontrak awal,†tegas Choliq kepada suarabanyuurip.com, Senin (13/4/2015).
Karena tidak sanggup melaksanakan pekerjaan, Choliq mengatakan kalau kontraktor tersebut dikenai sangsi denda sebesar 5 persen dari nilai proyek. Serta mendapatkan sangsi berupa larangan tidak boleh mengikuti lelang selama dua tahun di seluruh Indonesia.
“Kita akan buka kembali lelang untuk meneruskan proyek ini, karena targetnya tahun ini kantor tersebut semestinya sudah bisa dipakai,†kata Choliq.
Akibat mandegnya proyek ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dirugikan karena harus mengeluarkan dana tambahan sekira Rp2 miliar untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Disamping nilai harga satuan material bangunan yang terus merangkak naik apabila tidak segera diteruskan.
“Kerugiannya selain tambah anggaran juga gedung tersebut tidak bisa segera dipergunakan, kemudian harga material semakin hari semakin naik,â€tandasnya.(edp)