SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Masih adanya kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab sejak tahun 2010, Bojonegoro telah mendapatkan dana bagi hasil migas (DBH) Migas Khusus untuk pendidikan.
Dari data yang diperoleh Bojonegoro Institute (BI), rincian perolehan DBH Migas Pendidikan pada tahun 2010 sebesar Rp2 miliar, tahun 2011 meningkat Rp6 miliar, tahun 2012 sebesar Rp14 miliar, tahun 2013 turun sebesar Rp13 miliar dan tahun 2014 meningkat lagi menjadi Rp20 miliar.
Direktur Utama BI, Awe Saiful Huda, mengatakan, ketentuan DBH Migas (khusus) Pendidikan ini diatur dalam UU 33 tahun 2004. Menurut UU 33/2004 Pasal 20 ayat 2, DBH Migas 0,2% khusus diperuntukkan untuk menambah alokasi anggaran pendidikan dasar.
“jika dihitung, akumulasi dari dari 2010 sampai 2015, DBH migas khusus pendidikan totalnya sekitar 80 M. Dan Setahu saya, SKPD yang mengelola DBH ini Dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya kepada suarabanyuurip.
Dia mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) seharusnya melakukan pemetaan, dengan menerjunkan tim ke lapangan untuk melihat  sekolah-sekolah dasar yang seharusnya layak dibagun dari alokasi DBH ini.
“Tidak hanya sekolah ring 1 migas seperti di SDN I Kalisumber yang rusak tapi juga SDN Ngulanan II belum ada tindakan sama sekali,” tandas Awe.
Dia meminta, Pemkab harus menentukan standar sekolah yang layak untuk dibangun dengan melakukan verifikasi terjun ke lapangan dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan.
“Jangan cuma melihat dari proposal yang masuk saja” tegasnya.
Selain Dinas PU, lanjut Awe, Dinas Pendidikan juga harus pro-aktif dengan membangun sinergi dan koordinasi. Termasuk mana yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan atau yang sudah dialokasikan di anggarannya.
“Jangan gedungnya Dinas Pendidikan aja yang dibangun megah. Sekolah juga harus diperlakukan  sama,” tandas Awe.(rien)