SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku, baru mulai menggunakan alokasi dana bagi hasil (DBH) Migas Pendidikan sejak dua tahun yakni pada 2013 dan 2014. Dana tersebut untuk merehabilitasi gedung sekolah yang ada di Ring 1, 2, dan 3 daerah pengeboran.
“Untuk alokasi DBH Migas Pendidikan tahun 2010 dan 2012 kita tidak tahu, karena masih dipegang oleh Dinas Pendidikan waktu itu,” kata Kepala Bidang Pembangunan DPU, David Yudha Prasetya, kepada suarabanyuurip.com, Kamis (23/4/2015) saat ditemui di kantornya.
Dia mengaku kaget saat pertama kali diberikan tugas untuk mengelola DBH Migas Pendidikan. Karena data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah rusak di wilayah sekitar pengeboran migas tidak valid. Â Masih ada sekolah dasar di ring 1 migas seperti SDN I Kalisumber, di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo belum tertangani.
“Untuk SDN Kalisumber I yang masuk Ring 1 Sumur Tiung Biru baru kita alokasikan tahun ini,” ujar David.
Dia berjanji akan menyelesaikan rehabilitasi gedung SD di  ring 1 lapangan migas baik itu Blok Cepu, Blok Tuban, maupun Tiung Biru pada tahun 2015 ini.
“Untuk selanjutnya, sistem pendataan akan kami rubah. Tidak lagi melalui UPTD Diknas tapi menggunakan proposal elektronik,” tegas David.
Dia menyebutkan, alokasi DBH Migas Pendidikan tahun 2015 ini sebesar Rp33 miliar untuk 70 paket pekerjaan dengan jumlah 130 ruang kelas.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Khusnul Khuluq, enggan memberikan keterangan terkait penggunaan alokasi DBH Migas pendidikan pada tahun 2010 dan 2011. Dinas Pendidikan (Diknas) Bojonegoro selalu berkelit saat ditanya terkait penggunaan DBH Migas Pendidikan di Bojonegoro.
Sementara data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bojonegoro, alokasi DBH Migas Pendidikan tahun 2010 sebesar Rp5 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp6,9miliar.(rien)