SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamongan- Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lamongan, Jawa Timur, meminta agar pemerintah tidak seenaknya menaik turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru berjalan separuh tahun sudah berulangkali terjadi kenaikan, dan penurunan harga BBM. Seringnya pergantian harga BBM tersebut disebabkan karena pemerintah mengembalikan harga BBM sesuai dengan harga pasar dunia.
“Harga BBM yang turun naik cukup menyulitkan para pengelola SPBU. Karena harus sering merugi membayar pautan harga BBM ke pertamina saat BBM naik, “ kata salah satu pengelola SPBU yang enggan disebutkan jatidirinya kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (25/5/2015)
Apalagi setiap pemerintah menaikkan harga BBM tidak pernah mensosialisasikan ke masyarakat. Dampaknya pegawai atau operator SPBU yang selalu kena getah ‘disemprot’ konsumen yang membeli BBM.
“Pemerintah melalui Pertamina hanya melakukan pemberitahuan ke pengelola SPBU melalui email sedang kemasyarakat luas tidak pernah dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan kenaikan BBM, “ paparnya lagi.
Dirinya bersyukur pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pertamax pada 15 Mei 2015 lalu. Sehingga tidak sampai merepotkan pengelola SPBU.
“Sebelumnya pemerintah akan menaikkan harga Pertamax Rp 800 perliter dari harga Rp8800 menjadi Rp9600. Beruntung tidak jadi, “ ungkapnya.
Para operator SPBU di Lamongan juga mengaku merasa kerepotan dengan seringnya pemerintah menaikan turunkan harga BBM.
“Kami sering di komplain pembeli mas saat harga BBM naik. Terpaksa kami harus sabar mensikapnya, “ keluh operator SPBU di Babat Ali. (tok)