SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora- Warga Blora, Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Peduli Blora Sejahtera (FORPBES) menyikapi pemutusan kontrak kerja sama Pertamina kepada Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) UPN Veteran Yogyakarta dalam pengelolaan sumur minyak tua terhitung sejak akhir Juni 2015 ini. Pasalnya, usai pemutusan kontrak kerja tersebut terdengar kabar Pertamina akan menunjuk paguyuban penambang sumur tua untuk mengelola sumur peninggalan Belanda tersebut.
Ada sejumlah lapangan di wilayah kerja pertambangan (WKP) Petamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu yang dikabarkan akan kerjasamakan dengan paguyuban penambang. Yaitu Kawengan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian Ledok, Semanggi dan Banyuasin di Kabupaten Blora.
Ketua Forpbes, Roy Sunardi, mengatakan, sangat menyayangkan langkah Pertamina yang akan mengerjasamakan pengelolaan sumur tua  dengan paguyupan penambang. Karena kerjasana pengelolaan sumur tua sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 01 Tahun 2008.Â
“Di aturan itu sudah disebutkan secara jelas bahwa yang berhak mengelola sumur tua adalah BUMD dan KUD di wilayah lokasi sumur tersebut,” katanya.
Menurut Roy, jika rencana itu benar dilakukan Pertamina, maka nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora yang telah mengajukan ijin sejak dua tahun lalu menjadi tidak jelas.
“Apakah itu adil dan sesuai Permen No. 01Tahun 2008? Padahal harapannya jika dikelola BUMD akan menjadi potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor migas,†kata dia.
Semantara itu, kabar mengenai penunjukan paguyuban penambang untuk memegang kendali sumur tua eks Kokaptrya dibenarkan oleh pihak Pertamina. Namun, mengenai paguyuban mana saja dan berapa paguyuban yang akan ditunjuk, Pertamina belum bisa menjelaskan.
“Masih diinventarisir sumur dan penambangnya,” ujar Legal and Relations PEP Asset IV Field Cepu, Sigit Dwi Aryono, saat dihubungi suarabanyuurip.com melalui ponselnya, Rabu (3/6/2015).(ams)