SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, hingga kini belum menerima data alokasi dana bgi hasil (DBH) migas untuk pendidikan dari Dinas Pendidikan setempat mulai 2010 sampai 2012. DBH Migas Pendidikan itu diperuntukan pembangunan sekolah.
Wakil Ketua Komisi C, Abdullah Umar, mengungkapkan, pada waktu dilaksanakan rapat dengar pendapat (hearing) pada Kamis (4/6/2015) lalu, hanya mendapatkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang mengambil alih DBH Migas Pendidikan sejak tahun 2013 lalu.
“Kita tetap akan menunggu data dari Dinas Pendidikan,” tegas Umar kepada Suarabanyuurip melalui sambungan telephone, Jumat (6/6/2015).
Dia meminta, baik Dinas Pendidikan maupun DPU harus transparan terkait alokasi DBH migas untuk pendidikan. Sehingga, DPRD bisa dengan mudah melakukan pengawasan pemanfaatan dana yang didapatkan dari migas di Bojonegoro.
“Kalau sudah dapat datanya, kami akan langsung kroscek di lapangan. Apa benar sekolah yang dimaksud benar-benar ditangani,” pungkasnya.
Data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bojonegoro, alokasi DBH Migas Pendidikan pada tahun 2010 sejumlah Rp 5 miliar dan tahun 2011 sebanyak Rp 6,9 miliar.
Saat suarabanyuurip.com mengkonfirmasikan penggunaan DBH Migas Pendidikan di Bojonegoro ke Dinas Pendidikan, pihak dinas selalu berkelit jika dana tersebut telah dianggarkan ke DPU untuk rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.(rien)