SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi sorotan Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kondisi itu tak sesuai dengan jumlah kucuran anggaran untuk bidang pendidikan yang mencapai Rp233 miliar lebih pada 2014.
FPDI-P mencatat, dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa sedikitnya 12.123 warga tidak memiliki ijazah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA. Rinciannya sebanyak 8.132 warga putus sekolah dan 3.391 warga tidak mengenyam bangku sekolah.
“Dengan masih tingginya angka putus sekolah ini dikawatirkan nantinya akan berdampak terhadap kemiskinan dan tingkat pengganguran di Bojonegoro yang terus meningkat,†kata tegas Sekretaris FPDI-P, Doni Bayu Setiawan saat menyampaikan pemandangan umum atas pertanggung jawaban APBD tahun 2014 di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (6/7/2015).
Doni menyampaikan, pada APBD Tahun 2014, urusan pendidikan dialokasikan anggaran sejumlah Rp223 miliar lebih. Alokasi anggaran tersebut tentu saja cukup besar untuk merealisasikan urusan pendidikan yang menjadi urusan wajib.
Karena itu, lanjut dia, FPDI-P ingin mempertanyakan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab terkait urusan Pendidikan. Sebab dari alokasi anggaran sejumlah Rp223 miliar itu, realisasinya hanya sebesar Rp 152 miliar.
“Kami menilai bahwa Pemkab masih mengalami kesulitan dalam mengelola urusan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat berupa pendidikan” lanjutnya.
FPDI-P berharap, kedepan Pemkab Bojonegoro melakukan pembenahan strategi dan manajemen agar implementasi program di bidang Pendidikan dapat berjalan secara optimal.(rien)