SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur mencatat, pemasukan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) baru masuk sekitar 58 persen.
Kepala Dispenda Bojonegoro, Herry Sudjarwo, mengatakan, hutang pemerintah pusat untuk DBH Migas sebesar Rp111 miliar telah dibayarkan.
“Untuk DBH yang dulu-dulu sudah dilunasi semua,” ujar Herry kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (23/7/2015) di kantor DPRD setempat usai rapat pansus.
Dia mengatakan, jumlah DBH Migas yang ditransfer ke Dispenda saat ini mencapai Rp611 miliar. Jumlah tersebut baru setengah dari target sebesar Rp1,038 triliun.
“Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya harga minyak dunia yang mengalami penurunan,” tandasnya.
Pihaknya mengatakan, selain itu masih ada perhitungan ulang di pemerintah pusat karena adanya perubahan Perpres 36 Tahun 2015.
Perubahan aturan itu, lanjut Herry, dikarenakan puncak produksi Blok Cepu yang meleset. Sebelumnya, awal tahun ini diprediksikan produksi mencapai 106 ribu barep per hari (Bph), namun bulan April lalu baru mencapai 80 ribu Bph.
“Mudah-mudahan target Rp1,38 triliun terpenuhi,”pungkasnya. (rien)Â