SuaraBanyuurip.com – Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro- Persoalan penyertaan modal (Participating Interest/PI) 10 persen di Blok Cepu yang belakangan sempat menuai polemik hendaknya dijadikan pelajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Direktur Pengembangan Bojonegoro Institut (BI), AW Syaiful Huda, menyatakan, Bojonegoro masih berpeluang menangkap keuntungan dari PI di Blok Tuban. Menurut dia, kontrak Lapangan Blok Tuban yang dikelola Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) akan habis pada tahun 2018 mendatang.
Menurut dia, merujuk pada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2004 perpanjangan kontrak suatu blok migas bagi kontraktor kontrak kerjasama (K3S) agar mengusulkan paling cepat maksimal 10 tahun dan minimal dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.
“Seharusnya sudah ada pembahasan. Kita akan dorong agar pemkab bisa mengambil peluang dari PI Blok Tuban yang akan segera kontraknya,” imbuhnya.
Pihaknya tidak ingin PI di Blok Tuban menuai masalah seperti yang terjadi di Blok Cepu belakangan ini. Awe menilai, Bojonegoro sudah mampu terlihat secara mandiri tanpa peran swasta. Apalagi daerah penghasil migas memang telah diberikan kesempatan memiliki penyertaan modal sebesar 10 persen.
Karena itu, pihaknya mendesak agar daerah penghasil di wilayah Blok Tuban segera melakukan komunikasi dengan operator. “Kita didorong harus segera melakukan inisiatif untuk membahas soal ini,” tutur Awe.
Sebagiamana diketahui, kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) dengan PT Surya Energi (SER), selaku penyandang dana, dalam PI BlokCepu, dinilai merugikan daerah. Karena dalam kerjasama itu BUMD hanya memperoleh bagi hasil 25 persen dan 75 persen adalah PT SER.
Selain itu, keuntungan tersebut baru diterima BUMD Bojonegoro setelah modal yang dikeluarkan PT SER kembali. (roz)