SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi terkait peristiwa  ricuh di EPC 1, Lapangan Banyuurip, Blok Cepu dengan semua pihak yang berkepentingan. Hadir dalam pertemuan antara lain, DPRD, EMCL dan kontraktor, Kepolisan, Kejaksaan, dan SKK Migas di rumah dinas bupati.
Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroathin, usai mengikuti rapat mengatakan, peristiwa kericuhan yang terjadi membuat semua wakil rakyat sakit hati. Karena dari paparan yang disampaikan Sekretaris Daerah bahwa kejadian itu bermula dari perubahan aturan oleh management kontraktor EPC 1 PT Tripatra-Samsung.
Perubahan itu, kata dia, kurangnya sosialisasi kepada pekerja untuk ketersediaan pintu keluar. Yaitu yang awalnya dari 4 pintu menjadi 1 pintu. Pada saat itu, dengan jumlah pekerja yang mencapai ribuan dalam waktu 1 jam tidak mungkin bisa menyelesaikan istirahatnya untuk makan ataupun sholat.
“Bayangkan 1 pintu dilewati ribuan orang, ya tidak akan terkejar istirahatnya,” ujarnya.
Mitroathin menegaskan, dengan sistem manajemen seperti itu seolah-olah memperbudak para pekerja dari Bojonegoro. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan apabila masih banyaknya tenaga kerja yang mengambil dari luar. Padahal Bojonegoro penyumbang terbesar minyak di Indonesia yang harus diutamakan.
“Itu sangat merugikan masyarakat Bojonegoro,” tukasnya.
Dia menyatakan, apabila masyarakat Bojonegoro tidak diperhatikan dengan adanya Lapangan Banyuurip ini. Lebih parah lagi, pada saat kejadian berlangsung tidak ada satupun pihak Pemkab dan Kepolisian yang diperbolehkan masuk lokasi.
“Yang bergerak adalah Pemkab dan Polres. Tapi dari awal akses masuk ke proyek sangat susah, padahal yang tanggap ya kita-kita,” tegasnya.
Pihaknya meminta kepada EMCL dan SKK Migas untuk mencari formula bagaimana supaya masyarakat Bojonegoro bisa terlibat secara maksimal, dan diperhatikan.
“Hari ini juga, mereka harus punya formula itu, supaya tidak memperbudak rakyat Bojonegoro,” tandasnya. (rien)