SuaraBanyuurip.com – Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro- Komisi VII DPR RI menyatakan tidak ada upaya rekayasa atau agenda settings dalam kericuhan amuk massa di area proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) – 1 Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, Sabtu (1/8/2015) lalu.
“Tidak ada itu agenda setting,” tegas Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika kepada suarabanyuurip.com usai pertemuan di rumah dinas Bupati Bojonegoro, Suyoto, Rabu (5/8/2015).
Dia menegaskan upaya yang dilakukan saat ini adalah untuk mencari akar persoalan penyebab amuk massa tersebut. Kemudian mengkaji dampak dan mencari solusinya. Karena itu, pihaknya bersama lima anggotanya berkunjung ke Bojonegoro untuk mendengar serta melihat langsung kronologis kejadiannya.
“Kita di sini untuk mengkaji. Jadi tidak ada kejanggalan dari insiden ini,” ucapnya.
Kardaya menambahkan, jika memang ada upaya pihak kontraktor sengaja mengolor – olor proyek ini, maka pihaknya tidak segan memberikan sanksi. Baik dari ExxonMobil atau pun konsorsium PT.Tripatra – Samsung.
Menurutnya, proyek di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu sangat penting bagi negara.
“Kalau sampai molor kontraktor dikenai sanksi. Ini proyek penting,” tandasnya.
Sementara itu, Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja) menilai, kerusuhan yang terjadi di dalam obyek vital itu merupakan konspirasi. Sebab dalam kerusuhan itu tak ada satupun korban luka baik dari tenaga security maupun pegawai Tripatra. Melainkan hanya sejumlah fasilitas dan mobil proyek. Padahal insiden itu terjadi karena kebijakan yang diterapkan oleh kontraktor EPC-1 Banyuurip.
“Secara logika, jika ribuan massa mengamuk karena tidak terima dengan kebijakan perusahaan, tentunya mereka akan melampiaskan kemarahannya kepada security atau pegawai Tripatra,†kata Ketua Forkomas Ba-Ja, Parmani, mengungkapkan.
“Tapi kerusuhan kemarin tak ada korban luka atau yang dirawat di rumah sakit. Ini sangat janggal. Bisa jadi ini bukan tragedi, tapi konspirasi,†lanjut tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam, ring 1 Lapangan Banyuurip, itu.
Konsipirasi yang dimaksud, lanjut Parmani, adalah ada upaya dari Tripatra dan beberapa pihak yang berkepentingan agar proyek ini memperoleh tambahan dana (change order) dan perpanjangan kontrak. Sebab, dia memperkirakan, pekerjaan EPC-1 Banyuurip tidak bisa selesai sesui target yakni Nopember 2015 mendatang.
“Apalagi melihat sejarah proyek ini dari awal sudah tak sesuai target. Mestinya selesai Desember 2014 lalu, tapi sampai saat ini belum juga tuntas,†pungkas Parmani. (roz/suko)