SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta Pemerintah setempat supaya memberikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang realistis dan relevan kepada semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, menyesalkan adanya kinerja yang buruk dari Diektur Utama BUMD. Seperti PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Griya Dharma Kusuma (GDK), dan PD Pasar. Pasalnya PAD yang disetorkan dinilai rendah, dan tidak maksimal.
“Jangan sampai kita terlena dengan dana bagi hasil migas yang besar, lalu mengabaikan potensi lainnya yang seharusnya bisa ditingkatkan,” kata Sukur kepada suarabanyuurip.com.
Dikatakan, pendapatan yang disetorkan semua BUMD tersebut belum maksimal. Padahal target PAD yang sudah ditentukan tiap tahun sudah sangat minimal.
“Artinya, target tersebut seharusnya bisa dinaikkan. Tapi masing-masing Diriktur Utama (Dirut) BUMD selalu memiliki segudang alasan,” sesalnya.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Bojonegoro berupa sanksi kepada semua Dirut BUMD yang tidak menunjukkan prestasinya. Dengan peringatan atau bahkan pencopotan jabatan.
Dari data Dinas Pendapatan Bojonegoro, PAD yang disetorkan pada tahun 2014 antara lain PD Pasar sebesar Rp 130.000.000 dari target sebesar Rp 130.000.000 , PT BBS sebesar Rp 4.636.256.706 dari target Rp 4.636.256.706, dan GDK Rp 90.000.000. dari target Rp 500.000.000.
Sementara PAD yang sudah disetorkan tahun 2015 per Agustus 2015 baru BPR, yaitu sebesar Rp 1.703.939.652 dari target Rp 2.931.270.300 dan PT ADS sebesar Rp 632.436.750 dari target Rp 525.000.000. (rien)