SuaraBanyuurip.com -Â Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro- Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa-Timur mengklaim telah menerima laporan akan adanya gelombang protes dari warga Desa Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Jika proses penyelesaian Tanah Kas Desa (TKD) Gayam seluas 13,2 hektar ditenggarai tidak sesuainya kriteria yang telah disepakati.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito mengungkapkan, aduan masyarakat yang dia terima gelombang protes tersebut merupakan gerakan massa yang diperkirakan bisa lebih besar dari insiden amuk massa di area kerja EPC-1, Banyuurip, Blok Cepu beberapa waktu lalu.
“Kami sudah menerima laporan akan ada gerakan dari masyarakat,” kata Anam Warsito kepada Suarabanyuurip.com.
Terkait kriteria tanah pengganti, pihaknya mengaku sudah mengetahuinya. Yakni tanah pengganti harus masih dalam satu desa. Berdasarkan laporan yang dia terima dari hasil verifikasi terdapat tiga calon tanah pengganti TKD seluas 13,2 hektare (ha) tersebut. Satu diantaranya berada di Desa Katur, Kecamatan Gayam.
“Tanah pengganti harus ada di Gayam. Dalam hal ini Desa Gayam, bukan Kecamatan Gayam,” tuturnya.
Karena itu, dia menghimbau agar dalam penyelesaian TKD Gayam dilakukan dengan hati – hati. Penyelesaian TKD Gayam harus mengikut aturan yang berlaku. Beberapa diantaranya kondisi tanah pengganti sesuai masih produktif untuk digunakan bercocok tanam.Â
Dia menambahkan, penyelesaian TKD Gayam, mulai saat ini harus dikawal secara intens. Agar, tidak memunculkan gejolak sosial masyarakat yang tidak diinginkan bersama.
“Jangan sampai terjadi hal – hal yang kontra produktif, dan menjadi pemicu konflik. Mari kerusuhan yang terjadi di area proyek beberapa waktu menjadi cermin bagi kita semua untuk tidak terulang lagi,” tandasnya. (Roz).