SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, merekomendasikan agar calon tanah pengganti kas desa (TKD) Gayam yang dipilih nantinya sesuai dengan visi misi pemerintah kabupaten (Pemkab) yakni menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan.
“Tanah penggantinya harus sawah agar dapat menunjang produksi pertanian Bojonegoro,†tegas anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Ali Musthofa saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan SKK Migas, operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro, Senin (7/9/2015).
Karena itu dalam proses tukar guling TKD Gayam ini BPN Bojonegoro disarankan lebih dulu mengecek status dan kelas tanah tanah pengganti sebelum ditetapkan.
“Jangan sampai tanah penggantinya tegalan,†tandas Politisi Partai NasDem asal Kecamatan Temayang tersebut.
Diharapkan, pemilihan calon tanah pengganti TKD Gayam yang saat ini digunakan untuk proyek pengembangan Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu, berdasarkan asas kemanfaatan sebelum digunakan.
“Ini yang harus digaris bawahi oleh semua pihak,†pungkasnya.
Jika merujuk rekomendasi Komisi A DPRD Bojonegoro hanya ada dua dari tiga calon tanah pengganti yang lolos verifikasi lelang TKD Gayam. Yakni tanah yang ditawarkan Juari dengan luas 25 hektar di Desa Katur, Kecamatan Gayam, dan tanah yang ditawarkan Kamidin seluas 22 hektar di Desa Gayam.
Kedua lahan pengganti yang ditawarkan berupa sawah. Namun untuk menetapkan calon tanah pengganti bagi tanah milik Juari harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena lokasinya berada di luar desa. Sedangkan untuk tanah milik Kamidin rekomendasinya hanya sampai Gubernur Jatim karena masih berada dalam satu desa.(suko)