SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Â Fraksi PDI Perjuangan pada penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2015, Jumat kemarin telah mengusulkan agar pemerintah memunculkan kreatifitas peningkatan Pendapatan Daerah melaui upaya ekstensifikasi pendapatan.
Sekretaris PDI-P, Doni Bayu Setiawan mengatakan, selama ini pendapatan daerah hanya bersumber dari pos-pos yang bersifat rutinitas dan normatif (seperti pajak, retribusi, DAU, DAK, Pengelolaan kekayaan daearah dan pendapatan lainnya yang sah).
Dalam hal upaya ekstensifikasi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Pemkab Bojonegoro, Jawa-Timur membangun kilang minyak mini yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selama ini, kilang minyak yang beroperasi yakni PT Tri Wahana Universal (TWU) setiap bulannya membayar pajak sekira Rp10 Miliar sampai Rp12 Miliar. Itupun pembayaran pajak disetor ke Jakarta.
“Hanya dari sektor pajak saja, bisa dibayangkan berapa pendapatan yang dapat diperoleh Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya seandainya memiliki kilang minyak sendiri,” katanya.
“Selain itu, kami menilai bahwa industri hilir Migas tentu dapat mewujudkan multiplier effect berupa lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal,” lanjut Doni.
Sejauh ini Bojonegoro hanya mendapatkan keuntungan seharga minyak mentah, padahal jika memiliki kilang minyak sendiri, penjualan alokasi minyak tersebut dapat berdasarkan harga komersial yang menguntungkan daerah, operator dan investor.
Jika usul Fraksi PDI Perjuangan terkait pembangunan kilang minyak mini ini disetujui oleh Pemerintah, pihak BUMD selaku operator harus menyiapkan Feasibility Study (Fs) untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis, termasuk rencana pengembangan industri.
“Misalnya persiapan pembuatan kawasan industri, dimana pada kawasan industri tersebut dibangun juga industri-industri ikutan seperti pembangunan pabrik cat, thinner dll yang relevan dengan keberadaan kilang minyak mini tersebut,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap, Bojonegoro dapat mewujudkan mimpi tersebut agar kedepannya pendapatan daerah semakin meningkat, tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. (Rien)