SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Bupati Blora, Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat, menegaskan, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Blora 9 Desember 2015 mendatang.
Hal itu, sebagaimana juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri saat Gelar Nasional Kesiapan Camat sebagai pelaksana urusan Pemerintahan di wilayah dalam mensukseskan Pemilukada nanti. Tentunya, para camat harus bersikap netral tidak mendukung salah satu Paslon pada pelaksanaan Pemilukada serentak 9 Desember 2015.
“Saya tegaskan, PNS harus netral tidak boleh berpihak ke salah satu Paslon,†ujar Ihwan Sudrajat saat berada di lembaga penyiaran milik pemerintah setempat, Senin (28/9/2015).
Menurutnya, bukan hanya Camat saja yang harus menjaga netralitas, tetapi juga semua PNS, khususnya yang ada di Blora. Apabila didapati laporan dari masyarakat, dengan disertai bukti-bukti yang cukup, maka pihaknya tinggal menyerahkan seluruh laporan tersebut kepada Panwaslu untuk disikapi.
“Hasil pemeriksaan oleh Panwaslu adalah final dan harus saya tindak lanjuti tanpa teloransi apapun. Jika laporan masyarakat benar, di depan Anda telah menunggu sanksi apa yang akan Anda dapatkan sebagaimana tercantum dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pada pasal 12,†ungkapnya.
Hukuman bagi PNS yang mendukung salah satu Paslon adalah hukuman disiplin sedang dan berat. Tidak ada disiplin ringan. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pencopotan jabatan hingga pemberhentian sebagai PNS.
“Saya sudah banyak mendapat masukan, dan laporan data dari berbagai informasi terkait PNS yang mendukung salah satu Paslon. Hanya saja semua itu butuh pembuktian,” katanya.
“Pak Gubernur sudah pesan kepada saya, untuk menjalankan pemerintahan di Blora yang profesional, dan yakin Allah bakal selalu melindungi,†ujar Ihwan melanjutkan. (Ams)