SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku, sangat khawatir terhadap estimasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang sudah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerh (APBD) 2016 Rp1,4 Triliun tidak memenuhi target.
“Kami berkaca pada pengalaman tahun 2014 lalu,” kata anggota Fraksi PAN, Lasuri, kepada suarabanyuurip.com beberapa waktu lalu.
Dimana tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur mengalami lebih bayar sebesar Rp153 miliar. Padahal, pada tahun 2014 harga minyak dunia US$114 Perbarel sedangkan untuk saat ini harga minyak mentah dunia dibawah angka US$50 Perbarel.
Pihaknya menyarankan kepada Pemkab untuk tidak hanya mengandalkan DBH Migas saja. Namun meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
“Kami mendorong untuk memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar benar-benar mampu menangkap peluang bisnis khususnya yang terkait dengan ekploitasi dan ekplorasi Migas di wilayah Bojonegoro,” tandasnya.
Selaing itu, mendukung Revisi undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah dan pusat utamanya pada pasal 19, yaitu pasal bagi hasil daerah Migas dimana daerah penghasil hanya mendapatkan 6% dari Total 15,5% untuk daerah penghasil yang telah dibagi kepada pemerintah propinsi dan 38 Kabupaten/Kota se-Jatim.
Selain itu, untuk Dana Alokasi Khusus yang dalam R-APBD 2016 belum dicantumkan, sangat berharap semua SKPD yang biasa menerima dana DAK dari pusat  untuk selalu berkoordinasi dengan instansi di pemerintah pusat.
“Karena pada APBN tahun 2016 kenaikan DAK 200% dari tahun 2015,” ungkapnya. (Rien)