SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Masing-masing pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Blora, sepakat untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah.  Hal itu disampaikan saat pemaparan visi misi paslon saat dilaksanakannya debat publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora di gedung DPRD, belum lama ini. Â
Sebagaimana diketahui, Pasangan nomor urut satu, Abu Nafi-Dasum berjanji mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program kerja. Diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, mendatangkan investor guna menyerap tenaga kerja lokal, pembangunan di bidang pertanian, pendidikan, penyediaan air bersih, kesehatan serta pelestarian seni dan budaya.
Pihaknya juga akan mengembalikan penerapan enam hari kerja bagi bagi sekolah dalam satu minggu. “Agar pendidikan keagamaan di madrasah diniyah lebih efektif,†tandas Abu Nafi.Â
Terkait peningkatan kesejahteraan juga disampaikan pasangan nomor urut dua Djoko Nugroho- Arief Rohman. Paslon tersebut menyatakan komitmennya mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat.
Menurut Djoko Nugroho, letak geografis Blora yang kurang menguntungkan harus tetap disyukuri. Selama lima tahun menjadi Bupati Blora, menurutnya, sejumlah kemajuan telah dirasakan masyarakat.Â
Mulai infrastruktur jalan yang semakin baik hingga meningkatnya, Â produktifitas pertanian yang signifikan sehingga Blora mendapatkan penghargaan dari presiden.
â€Kalaupun masih ada yang jelek, ayo kita perbaiki. Ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,†kata Kokok Sapaan akrab Djoko Nugroho.Â
Pasangan nomor urut ketiga Kusnanto-Sutrisno memberi penekanan pada pembangunan di bidang pertanian. Sebab, mayoritas masyarakat Blora berprofesi sebagai petani.Â
â€Bidang pertanian adalah yang pertama dan utama. Semua komponen harus kompak untuk membangun Blora.
Pemkab dan DPRD jangan jotak-jotakan. PNS harus profesional. Jabatan yang disandangnya harus sesuai kompetensinya,†kata Sutrisno calon wakil Bupati Blora.Â
Sementara itu, Kusnanto menegaskan kembali akan mendorong Cepu sebagai kota mandiri. Sebab, beban keuangan daerah sudah sangat berat. Dari pendapatan Rp1,4 triliun di APBD, Rp800 miliar diantaranya untuk belanja rutin termasuk gaji pegawai. Sisa Rp600 miliar masih harus dibagi lagi untuk kegiatan SKPD dan kecamatan.
Jadi hanya sedikit saja dana pembangunan yang tersedia. â€Jika Cepu menjadi kota mandiri, memungkinkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan akan lebih besar,†katanya. (ams)