SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Jawa Tengah, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketertiban Umum untuk diajukan menjadi perda. Perda tersebut akan berjalan berdampingan dengan Perda Minuman Beralkohol (Minol) yang saat ini masih mandeg pembahasannya.
“Ini merupakan perda inisaitif dari Komisi D,†kata Anggota Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho kepada suarabanyuurip.com.
Munculnya usulan perda inisitaif Ketertiban Umum dikarenakan pada Raperda Minol tidak diatur mengenai punishment (sanksi) peredaran minol. Melainkan hanya mengatur tentang distribusi dan beroreientasi pada target pendapatan asli daerah (PAD).
“Kelemahan itu akan diakomodir pada Perda Ketertibaban. Perda ini memiliki cakupan luas karena akan mengatur segala bentuk masalah ketertiban umum termasuk efek dari minuman beralkohol,†tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Salah salah satu penyebab belum disahkannya Perda Minol ini adalah karena tarik ulur sanksi terhadap keberadaan Minol. Namun dengan adanya Perda Ketertiban Umum nantinya akan diatur tentang sanksi minol.
“Jika ada orang yang minum Minol di dalam hotel, kemudian dia keluar dan membuat onar, maka orang tersebut terkena Perda Ketertiban Umum,†pungkas Achlif memberikan ilustrasi .(ams)