SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, harus menelan pil pahit dengan jebolnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 sebesar Rp123,6 miliar dari total Rp2,9 triliun.
“Kita masih melakukan koreksi anggaran,” kata Kepala Dinas Pendapatan, Herry Sudjarwo kepada Suarabanyuurip.com saat ditemui di kantornya, Senin (14/12/2015).
Jebolnya APBD ini dikarenakan ada beberapa pendapatan yang tidak terealisasi. Diantaranya, DBH Migas sebesar Rp49,7 miliar, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp642 juta, PBB Migas Rp55 miliar, PPH 21 Rp7 miliar, Bea Cukai Rp9,6 miliar, Pajak dari Provinsi Rp1,7 miliar.
“Tidak terealisasinya DBH Migas ini karena puncak Blok Cepu belum juga terlaksana,” ujarnya.
Tidak terealisasinya DBH Migas dikarenakan puncak Blok Cepu sebesar 165 ribu Bph tidak tercapai. Tidak tercapainya ini disinyalir ada faktor kesengajaan, namun bisa juga kelalaian dari operator.Â
“Kita semua tahu, harga minyak dunia turun hingga US$35 tiap barelnya. Secara bisnis sangat tidak menguntungkan,” tandasnya.
Bahkan, estimasi DBH Migas tahun 2016 akan turun drastis. Yakni, dari Rp1,4 Triliun menjadi Rp1,068 triliun. Pendapatan lainnya yang mengalami penurunan diantaranya, pajak provinsi Rp41 miliar, PBB migas Rp40 miliar, DBH migas pendidikan Rp6 miliar.Â
“APBD Bojonegoro 2016 bisa jadi jumlahnya sama dengan tahun ini,” pungkasnya. (Rien)