SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
BOjonegoro – Polemik yang terjadi di PT Tri Wahana Universal (TWU), pengelola kilang mini, memantik reaksi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur. Apalagi akibat masalah tersebut ratusan supir dan kenek truk tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) industri melakukan unjuk rasa di jembatan layang (fly over) Banyuurip di Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Rabu (27/1/2016).
“Secepatnya kita akan agendakan untuk memanggil TWU dan perusahaan jasa transporter untuk mengetahui penyebab dan mencari solusi dari masalah ini,” kata Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin usai menghadiri serahterima bantuan mesin jahit dan alat pengolah produk pertanian di Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, siang tadi.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, jika masalah berhentinya kegiatan di kilang mini yang berujung demontrasi ini dikarenakan tidak adanya pasokan minyak mentah dari Lapangan Minyak Banyuurip kepada TWU, pihaknya akan segera mendatangi SKK Migas dan Kementerian ESDM.
“Segera kita bersama komisi yang membidangi akan menjadwalkan untuk datang ke Jakarta,” tegas Mitroatin.
Tujuan kedatangan dewan ke SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk mempertanyakan mengapa TWU tidak diberi jatah minyak dari Banyuurip. Padahal selama ini banyak masyarakat dan perusahaan lokal yang bergantung pada kegiatan di kilang mini.
“Karena selama ini masyarakat kitalah yang menerima dampak dari kegiatan migas,” tegas Mitroatin.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Adie Witjaksono menyatakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengambil langkah untuk mencari solusi persoalan di kilang mini TWU.
“Bapak bupati telah menemui SKK Migas dan Kementerian ESDM. Apalagi sekarang kita sedang gencar-gencarnya menarik investor. Kita tunggu saja hasilnya,” timpal Adie.
Menurut dia, penghentian kegiatan di kilang mini telah menjadi persoalan sosial baru. Karena dengan berhenti kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat seperti bertambahnya pengangguran, hilangnya pendapatan warga dan peluang pekerjaan perusahaan lokal yang selama ini menggantungkan dari kilang mini.
“Apalagi masalah ini bersamaan dengan pengurangan tenaga kerja di proyek Banyuurip,” pungkasnya.(suko)Â Â Â Â Â