SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Belum adanya kepastian pola rekrutmen tenaga kerja (Naker) bagi warga ring 1 oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membuat berang tokoh masyarakat Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mereka mengancam bakal menduduki pabrik milik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Ancaman tersebut disampaikan lantaran pihak SDM dan perekrutan Naker perusahaan terkesan mempermainkan kepala desa (Kades) maupun Karang Taruna (Kartar) ring 1.
“Kami bakal mengakomodir petani untuk datang ramai-ramai di 4 pabrik,” tegas salah satu tokoh masyarakat desa setempat, Nor Hadi kepada suarabanyuurip.com, Jumat (05/02/2016).
Sebagai pihak yang dituakan di masyarakat, dirinya resah dan tidak tahan atas keluhan Kartar. Beberapa pertemuan bersama anak perusahaan tidak pernah membuahkan hasil, termasuk dengan Sugeng Raharjo, selaku bagian SDM dan perekrutan Naker.
“Pihak SDM tidak pernah serius menanggapi aspirasi Kartar,” tandasnya.
Warga Desa Karanglo yang mayoritas petani tidak segan untuk memblokir aktifitas pabrik yang selama ini kerap menimbulkan gangguan pernapasan, dan polusi di lingkungan sekitar perusahaan.
Sedikitnya ada 26 desa ring 1 terdampak dari aktifitas pertambangan industri. Mulai dari Kecamatan Kerek, Merakurak, dan Jenu, Tuban. Namun hanya 10 desa yang paling terdampak langsung aktifitas industri.
10 desa tersebut meliputi, Desa Sumberarum, Karanglo, Tlogowaru, Temandang, Tobo, Sugihan, Pongpongan, Karangasem, Mliwang, dan Sembungrejo.
Terpisah, Kabiro Humas dan CSR PT SI, Wahyu Darmawan, meminta tokoh masyarakat bersabar terlebuh dahulu. Apalagi sampai mengakomodir masa untuk mendatangi pabrik.
“Kami janji segera mempertemukan dengan bagian SDM,” sambungnya.
Pihaknya berharap, problem perekrutan Naker dapat segera selesai. “Kami minta maaf apabila pertemuan hari ini hasilnya nihil karena yang memiliki kewenangan tidak dapat hadir,†ucap Wahyu.
Untuk diketahui, produksi 4 pabrik SI setiap tahunnya mncapai 14 juta ton semen. Sampai saat ini, 51 persen saham perusahaan masih dipegang pemerintah. Sedangkan 49 persen saham lainnya dipegang  publik, mayoritas pemiliknya orang asing.(aim)