SuaraBanyuurip.com – Aly Imron
Tuban – Sistem keterbukaan informasi telah diterapkan oleh Pemkab Tuban, Jawa Timur. Selain itu kritik yang disampaikan jurnalis melalui berita bukan menjadi hal yang tabu, bahkan dianggap sebagai sikap kritis untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, dalam resepsi Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang digelar Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban di markas RPS, Balai Wartawan Tuban, Selasa (9/2/2016). Â
“Untuk itu kami tak alergi terhadap kritik, kritik yang disampaikan wartawan bagi kami adalah masukan untuk membuat perubahan lebih baik,†kata mantan Ketua PCNU Tuban tersebut.
Nurnahar, demikian Ketua DPC PKB Tuban itu akrab disapa, berharap jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemkab Tuban untuk membuka pintu selebar-lebarnya kepada insan pers. Tak perlu lagi ada pejabat yang alergi atau bahkan takut terhadap wartawan, karena sejatinya mereka adalah mitra dalam membangun.
Sedangkan Ketua RPS Tuban, Khoirul Huda, menyatakan, RPS menggelar tasyakuran sebagai bentuk solidaritas dari anggota RPRS. Kebetulan pemerintah telah menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.
“RPS sendiri beranggotakan wartawan dari berbagai lembaga pers. Mulai dari AJI, PWI, IJTI, dan lainnya yang memiliki kemampuan jurnalisme,†kata Huda.
Dia tegaskan pula, apa yang ditulis wartawan dalam beritanya, apalagi yang tergabung dalam RPS, bisa dipertanggungjawabkan karena mereka telah matang secara profesi, dan tidak wartawan palsu alias Wartawan Bodrek.
“Kami bersama pengurus RPS tetap menjaga marwah jurnalisme yang memiliki sikap kritis, faktual, dan berpedoman pada etika profesi dalam memberikan informasi kepada publik,†tegas salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro itu.
Dalam agenda kegiatan HPN 2016 ini, RPS menggelar donor darah, penanaman pohon sebagai bentuk pelestarian lingkungan di Desa Ngrejeng, Kecamatan Grabagan, Tuban, dan bakti sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim. (aim)